Skip to main content

Problematika kolom Agama

Beberapa hari yang lalu saya menemani salah seorang penerima beasiswa Fulbright dari Amerika untuk mengurus surat keterangan jalan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Kolom demi kolom dia isi dengan seksama hingga pada akhirnya dia berhenti di suatu kolom dan bertanya kepada saya. 

“Why do they ask me to mention my religion?” kata Megan, sang penerima beasiswa tersebut. Welcome to Indonesia Megan! Anda baru saja mengalami sedikit cultural shock.

Megan berasal dari Amerika, sebuah negeri yang terkenal akan prinsip pemerintahan yang memisahkan agama dari urusan pemerintahan. Bagi pemerintah Amerika, agama benar-benar menjadi urusan yang sangat sacral antara seorang individu manusia. Seorang manusia boleh saja tidak beragama apabila dia merasa hal itu benar baginya. Dia tidak akan mendapatkan sanksi dari siapapun – baik dari Negara ataupun dari masyarakat – karena memilih untuk tidak beragama. Agama benar benar menjadi urusan masing masing individu warga negara.

Memang, hal tersebut diatas adalah suatu gambaran besar ideal Amerika. Pada kenyataannya, diskriminasi yang berdasarkan agama masih tetap ada di negara Paman Sam. Paska kejadian 11 September, sentimen anti-Islam, atau yang lebih dikenal sebagai Islamophobia, semakin berkembang. Mereka yang menggunakan atribut Islam – wanita berjilbab misalnya – kadang masih mendapat perlakuan diskriminatif di beberapa negara bagian. Kejadian-kejadian tersebut tak bisa dipungkiri benar-benar terjadi di sana. 

Namun, satu hal yang pasti, negara tidak ikut campur dalam urusan agama seseorang. Dengan demikian, berbagai dokumen untuk hal administratif, misalnya, tidak mencantumkan kolom agama. Oleh karena itu, Megan merasa sedikit terkejut ketika dia diminta menyebutkan agamanya di dokumen negara orang lain padahal dia tidak pernah diminta hal demikian di negaranya sendiri.
KTP Indonesia 

Sebenarnya, debat tentang perlu atau tidaknya kolom agama di berbagai dokumen administrasi di Indonesia sudah lama ada. Hanya saja, hingga sekarang hanya sedikit yang menaruh perhatian pada masalah tersebut. Mereka yang mendukung agar kolom agama dihapus dari dokumen negara, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kebanyakan datang dari penggiat atau aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan golongan minoritas penganut kepercayaan, seperti Suku Badui yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka yang tidak memeliki latar belakang sebagai penggiat HAM atau sebagai bagian dari golongan minoritas cendurung mengabaikan begitu saja. Wajar, ini adalah penyakit yang selalu dimiliki kelompok mayoritas.

Melalui tulisan ini, saya ingin berpendapat bahwa sebaiknya, kolom agama memang dihapuskan dari berbagai dokumen  baik itu resmi dan tidak resmi. Kenapa begitu? Sederhana saja sih alasannya. Saya menganggap menyebutkan agama saya di berbagai dokumen itu tidak begitu penting.

Pernah suatu ketika, saya sakit dan ingin berobat ke rumah sakit terdekat. Sebelum bisa berkonsultasi dengan dokter, saya harus mendaftarkan diri sebagai pasien di rumah sakit tersebut. Saat itu kondisi saya sudah pusing dan sudah malas sekali untuk mengisi formulir yang lumayan panjang. Di saat seperti itu, saya masih harus menyebutkan agama saya. Saat itu, saya berfikir seperti Megan, “Apa perlunya sih menyebutkan agama saya? Toh saya ini sakit dan butuh perawatan medis.” Saya jadi berfikir apakah dokter hanya akan mencarikan donor darah dari orang yang seagama dengan saya? Tentunya tidak kan.

Pernah pula suatu ketika, saya menemani seorang teman saya membeli televisi di suatu pusat perbelanjaan. Disitu dia diminta mengisi formulir, dan lagi-lagi, ada kolom agama yang harus diisi. Yang ada di benak saya adalah, mengapa si took tersebut mencantumkan kolom agama di formulir itu? Toh, teman saya cuma mau membeli televisi. Saya pun jadi berfikir, apakah teman saya akan dapat diskon bila ternyata dia seagama dengan si penjual? Tentu saja hal ini juga tidak mungkin.

Dari beberapa pengalaman sederhana ini saya merasa bahwa pencantuman kolom agama di beberapa dokumen itu tidaklah penting. Negara ini selalu mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama atau golongan tertentu. Tentunya, bila hal itu benar-benar dilakukan, penghapusan kolom agama di berbagai dokumen yang ada di Indonesia tidaklah akan menjadi suatu masalah yang besar.





Comments

Popular posts from this blog

The Two Most Influential Postmodernist Thinkers

This second post about postmodernism will consist of two greatest postmodernist thinkers and their contribution to postmodernism.
1. Jean Fran├žois Lyotard.
Lyotard is a French philosopher. He opened the discussion for postmodernism in social theory with his groundbreaking publication ‘La Condition Postmoderne’ (The Condition Postmodern). His works stress the decline of meta-narratives or grand-narratives, as some scholars refer it. Meta-Narratives as defined in the previous post are sets of ideas governing what is right and wrong. For example, religion defines how to live a good life. By doing so, people who do not appeal to the characteristics of good man as defined by religion will be considered unfaithful, as bad people. Lyotard argues that this way of legitimating declines in a postmodern society. What is considered good can no longer be clearly separated from what is considered bad.

The decline of meta-narratives was triggered by communication development. Traditional communicatio…

Movie Review | Stream of Tears in Wedding Dress

Last Saturday, I got a runny nose -kind of severe, as I recalled- not because of sick, but because I watched a Korean movie entitled WeddingDress.
I have frequently watched Korean movies. In my opinion, they are much better than Indonesian movies. Not that I dislike my country (I just dislike Indonesia’s movies), but yeah, Korean movies have a wide range of preference. You can watch cheesy-funny-romantic movie that make you feel happy and smile all the time. Or try to watch a horror-romanticmovie that makes you laugh and scared. You can also find cool action movie! Some movies even make me cry a lot. I really mean it when I say some Korean movies really make me cry so badly. Wedding Dress is one that makes me cry. I am a boy and I cry. So what? I don’t buy the ubiquitous saying ‘Boys don’t cry’.

Wedding Dress narrates the life of a single mother, Go-eun, played by Song Yun Ah. Her husband dies already, leaving her only with her young daughter, So-ra, nicely played by Kim Hyang-gi. …

Gender Issues in Japanese Anime and Manga

I've got this idea to write about Japan's popular culture for  some times. Firstly, I love Japan's popular culture such as anime and manga.Japan's anime and manga are so popular around the world, transcending nations, age, sex and gender. I read Japan's  manga from the age of 10 (may be), until now. I watched Japan's anime also for years.

One thing that really makes me wonder is about the depiction of gender in those popular culture product. Before furthering the discussion, it is important to say that i follow Ann Oakley's argumentation to differ sex and gender. Sex is naturally determined, while gender is socioculturally constructed. Thus, to speak of male and female is to speak of sex. While to speak of masculine and feminine is to speak of gender. In doing gender (attributing gender characteristics in body), people are for so long stereotyped by the existing binary relation. It means that male should develop masculine traits to be called as a real man.…